PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA INDONESIA
Muhammad Syahrul Haj
Abstrak
Infrastruktur adalah faktor utama
dalam membangun perekonomian suatu negara karena itu infrastruktur di ibaratkan
sebagai jalan atau urat nadi dalam pendistribusian suatu barang maupun jasa
terutama barang pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Bayangkan jika
infrastruktur tidak terbangun dengan baik sudah tentu pendistribusian barang
ataupun jasa tidak akan terdistribusi dengan baik akibatnya pertumbuhan
perekonomian di suatu negara akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
baik. Infrastruktur yang ada di indonesia saat ini masih kurang baik dan kurang
memadai karena buruknya perencanaan pembangunan infrastruktur, selain itu
pemeliharaan terhadap infrastruktur di indonesia juga belum terlalu baik karena
masih banyak infrastruktur yang di buat terutama di kawasan perkampungan
mengalami kerusakan dan tidak ada pemeliharan oleh pemerintah, masih banyak
ketimpangan atau salah sasaran infrastruktur yang terjadi di indonesia. Satu
contoh pada negara indonesia pendistribusian barang maupun jasa di bagian
indonesia bagian barat sangat baik karena infrastruktur yang memadai dan baik
sehingga indonesia bagian barat pertumbuhan ekonominya tumbuh dengan pesat,
bandingkan dengan indonesia bagian timur yang infrastrukturnya sangat belum
memadai dan kurang baik pendistribusian barang maupun jasa sangat sulit untuk
masuk dan menjangkau daerah indonesia bagian timur akibatnya pertumbuhan
perekonomiannya sangat lambat untuk tumbuh.
Kata kunci : infrastruktur, perekonomian, pendistribusian, barang, jasa
Abstract
Infrastructure is
a major factor in economic development of a country because it is described as
the road infrastructure or veins in the distribution of goods and services,
especially essential goods which is in need by the community. Imagine
if the infrastructure is not well established course distribution of goods or
services will not be distributed properly result in a country's economic growth
will be difficult to achieve good economic growth. Existing
infrastructure in Indonesia is still poor and inadequate because of poor
planning of infrastructure development, in addition to the maintenance of the
infrastructure in Indonesia is also not too good because there are a lot of
infrastructure that is made mainly in the villages were damaged and no
maintenance by the government, still
a lot of inequality or misdirected infrastructure occurred in Indonesia. One
example of the Indonesian state distribution of goods and services in the
western part of Indonesia is very good because adequate infrastructure and good
that Indonesian western part of the growth of its economy grew rapidly,
compared with eastern Indonesia very inadequate infrastructure and poor
distribution of goods and services is difficult
to enter and reach the eastern Indonesian region consequently very slow growth
of the economy to grow.
Keywords: infrastructure, economy, distribution, goods, services
I.
PENDAHULUAN
Tidak
dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu
pembangunan ekonomi, yang sebenarnya sama pentingnya dengan faktor-faktor
produksi umum lainnya yakni modal dan tenaga kerja. Sayangnya, untuk satu
faktor ini, selama ini, terutama sejak krisis ekonomi 1997/98, kurang sekali
perhatian pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, khususnya di wilayah di
luar Jawa, atau Indonesia Kawasan Timur. Hal ini karena setelah krisis
pemerintah harus fokus pada hal-hal yang lebih mendesak seperti menjaga
stabilitas nilai tukar rupiah dan ekonomi secara keseluruhan, mencegah pelarian
modal, menanggulangi hutang luar negeri serta menstabilkan kembali kondisi
politik dan sosial. Akibatnya, kondisi infrastruktur terpuruk di mana-mana.
Mutu infrastruktur Indonesia menduduki peringkat terendah di kawasan dan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengentasan kemiskinan dan
mutu lingkungan hidup.
Namun
demikian, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah sudah mulai
menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembangunan infrastruktur. Ada dua
hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak
swasta dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di dalam negeri, yakni membangun
infrastruktur baru dan memperbaiki kondisi infrastruktur yang sudah ada.
Infrastruktur menyangkut
berbagai barang modal, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, energi,
irigasi, sistem keuangan, jaringan komunikasi, kawasan ekonomi khusus (KEK),
dan lain sebagainya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci
sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara, baik menyangkut pembangunan
ekonomi dan sosial. Kegagalan melakukan investasi infrastruktur secara baik
menandakan kegagalan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
suatu bangsa secara berkelanjutan.
Manfaat infrastruktur dalam mendukung
pembangunan ekonomi dan sosial diantara sebagai berikut :
1. Meningkatkan produktivitas
tenaga kerja dan modal sehingga menurunkan biaya produksi, meningkatkan laba
usaha, meningkatkan jumlah produksi, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan
pendapatan masyarakat.
2. Memberi implikasi yang
signifikan untuk pencapaian sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan.
3. Mempercepat pemerataan
pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan
wilayah.
4. Meningkatkan konektivitas
antar penduduk suatu negara dan membuka isolasi bagi masyarakat yang
terbelakang.
Apabila infrastruktur tidak tersedia secara
memadai maka akan mendatang serangkaian dampak yang merugikan diantaranya
sebagai berikut :
1. Menghalangi pertumbuhan
ekonomi dan daya saing internasional suatu bangsa (Delmon, 2006).
2. Menyebabkan rendahnya
kualitas hidup serta meningkatkan bahaya penyakit dan kematian (Willoughby,
2004).
3. Kesulitan untuk
memberantas kemiskinan.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka dibutuhkan
upaya yang serius untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai,
baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kemudahan akses.
Sebagai
salah satu negara berkembang yang berada pada kelompok Low Middle Income
Countries, Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur secara signifikan,
baik dari kapasitas maupun kualitas. Hal itu menjadi prasyarat utama untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk
meningkatkan pendapatan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan bersama. Namun
demikian, banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam bidang
infrastruktur. Hal ini membuat kekayaan sumber daya alam yang berlimpah serta
jumlah penduduk yang besar kurang mampu diutilisasi untuk memberikan hasil yang
jauh lebih besar dari yang diperoleh saat ini.
II.
PERMASALAHAN
1.
Masih banyak terjadi ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur
antar wilayah maupun antar sektoral.
2. Masih buruknya perencanaan
pembangunan infrastruktur.
3. Kurangnya upaya untuk
melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur.
III.
PEMBAHASAN
1.
Terjadinya ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur antar
wilayah terutama disebabkan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih
condong ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan pertimbangan jumlah penduduk
dan keberadaan industri. Di samping itu, pembangunan infrastruktur di Kawasan
Timur Indonesia (KTI) umumnya berbiaya lebih tinggi mengingat kondisi geografis
di KTI yang merupakan daerah kepulauan serta bahan baku untuk membangun
infrastruktur umumnya dipasok dari Jakarta dan Surabaya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur di KTI
membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan dewan.
2.
Untuk melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang baik,
meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sesuai kebutuhan, serta
mendorong kepatuhan terhadap rencana yang dibuat dibutuhkan serangkaian
kebijakan diantaranya sebagai berikut.
a. Meningkatnya kemampuan aparatur
perencanaan di kabupaten atau kota untuk merencanakan kebutuhan pembangunan
infrastruktur di kabupaten atau kota masing-masing sesuai kebutuhan, baik
kuantitas maupun kualitas.
b. Dalam melakukan perencanaan
pembangunan infrastruktur perlu dibuat matriks berdasarkan wilayah yang
mengaitkan infrastruktur yang akan dibangun dengan infrastruktur yang telah
tersedia untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan sinergitas antar
infrastruktur yang ada.
c. Perlunya diatur tentang
sistem hukuman bagi pelaksana pembangunan infrastruktur daerah yang tidak
sesuai rencana ataupun yang bersifat tumpang tindih lewat pengurangan atau
penundaan distribusi dana perimbangan atau cara lain yang memungkinkan.
3.
Akar masalah dari kurangnya upaya untuk melakukan pemeliharaan
terhadap infrastruktur diantaranya sebagaiberikut:
a. keterbatasan anggaran yang
dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur, baik pada APBN maupun APBD.
b. Moral
oknum
pemerintah untuk menunda pemeliharaan dan membiarkan kerusakan infrastruktur
menjadi lebih parah agar perbaikan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya besar sehingga
peluang mendapat bantuan lebih besar.
c. kurangnya kemauan politik pemerintah
dan dewan, baik di daerah maupun pusat untuk melakukan pemeliharaan atas
infrastruktur yang ada.
Untuk
mengatasi hal permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kebijakan sebagai
berikut:
a. mewajibkan
pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk menganggarkan minimum sekian persen belanja untuk pemeliharaan.
b. melakukan
identifikasi kembali atas infrastruktur yang ada dengan melibatkan pemerintah
pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk memperoleh ke jelasan
kepemilikan atas aset infrastruktur sehingga kegiatan pemeliharaan tidak salah
objek dan tidak saling menyalahkan.
c. mencantumkan
kepemilikan pada aset infrastruktur utama yang melayani kepentingan umum agar
meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemeliharaan, misalnya pada tanda
nama jalan dicantumkan juga klasifikasinya, apakah jalan nasional, jalan
provinsi, ataukah jalan kabupaten atau kota.
IV.
KESIMPULAN
Infrastruktur merupakan urat nadi atau faktor utama dalam
melakukan kegiatan ekonomi karena infrastruktur merupakan suatu jalan atau
penghubung pendistribusian barang maupun jasa, guna meningkatkan kebutuhan
ataupun pendapatan masyarakat agar menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi suatu
negara yang baik. Tapi pada kenyataanya di Indonesia infrastruktur yang ada
belum cukup memadai dan salah sasaran penempatannya pada umumnya pembangunan
infrastruktur berkembang pesat hanya di kawasan Indonesia bagian barat sehingga
kawasan Indonesia timur tidak terjangkau keberadaanya, kondisi ini di perparah
lagi dengan bahan pokok di kawasan indonesia timur yang relatif lebih mahal
karena kurangnya infrastruktur di kawasan tersebut. Permasalahan yang lainnya yang
di alami oleh Indonesia adalah kurangnya perencanaan infrastruktur yang baik
oleh pemerintah pusat, kota, ataupun daerah kondisi ini pula di perparah dengan
tidak adanya suatu kebijakan yang tegas dari pemerintah mengenai infrastruktur.
Terakhir kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah ada, kondisi ini ada
karena keterbatasan agaran dari APBN ataupun APBD selanjutnya mental oknum
pemerintah dalam melakukan pemeliharaan yang buruk dan ketidak jelasan status
infrastruktur apakah di miliki oleh pemerintah kota ataupun pemerintahan
daerah.
DAFTAR
PUSTAKA
